WORKSHOP NASIONAL

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya dari GP.TENDIK Indonesia untuk meningkatkan mutu wawasan guru dan Tenaga Kependidikan khususnya di Provinsi Sumatera Utara, maka sekaligus dengan pelantikan pengurus GP.Tendik. Indonesia Provinsi Sumatera Utara dilaksnakan Work Shop Nasional.
Dalam rangka menciptakan guru yang profesional dan peningkatan mutu pembelajaran diperlukan guru/tenaga pendidik yang mampu mengakses ilmu pengetahuan baru sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi serta perkebangan masyarakat.

Tujuan :

Tujuan dari penyelenggaraan WorkShop ini adalah :
1. Meningkatkan mutu dan wawasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menantang Era Globalisasi

2. Memperoleh informasi mutakhir untuk meningkatkan kinerja di bidang pendidikan

3. Meningkatkan wawasan pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran dan pelayanan kepada masuarakat.

PEMBICARA/NARA SUMBER ;

1. Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional RI
2. Direktur Tendik Kementerian Pendidikan Nasional RI
3. Pengurus Nasional GP.Tendik Indonesia
4. Guberur Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

PESERTA :

1. Unsur Guru PNS maupun Guru Swasta
2. Unsur Tenaga kependidikan
3. Dewan Pendidikan/ Komite Sekolah

PELAKSANAAN :

Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Februari 2010
Tempat : Aula Martabe Kantor Gubsu
Jalan P. Diponegoro Medan

BIAYA DAN FASILITAS :

Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 100.000,-
Fasilitas : Sertifikat Nasional, WorkShop Kit, (map, blocknote, ballpoint dan makalah), snack serta makan siang.

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

Pendaftaran dimulai tanggal 1 Pebruari – 19 Pebruari 2010.

Sekretariat :

Gedung Guru Sumatera Utara Jl. Gatot Subroto No. 177 Telp/Fax. (061) 4516286
Email : gp.tendiksumut@yahoo.com
Tempat terbatas

Melalui seksi Pendaftaran atau Contact Person :

- Drs. Zufitsyam Nst (Hp. 085270529828)
- Romen Prayitno (Hp. 081265875714)
- Hotner Opusunggu (Hp. 081370849450)
- M e l l y (Hp. 081376122205)
- M. Luthfi (Hp. 06169488249 )
- Ahmad Helmi (Hp. 081263197423}
- Nur Azizah, SH (Hp. 085261007438)

read more “WORKSHOP NASIONAL”

Kompetensi Pengawas Sekolah

Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah TK/SD, SMP dan PLB Dalam Membimbing Guru

Program peningkatan mutu guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu Pengawas Sekolah/Pengawas Satuan Pendidikan, mengingat posisi strategis pengawas sekolah sebagai pembina di sekolah binannya, oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang terlibat.

Tugas pengawas satuan pendidikan/pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka perlu disusun satu model pola pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah melalui model perangkat pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.
Dalam rangka implementasi tugas pengawasan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 21 tahun 2007, maka diperlukan adanya pengawas sekolah yang memiliki kemampuan menejerial, yaitu: (1) Pengawas sekolah yang mampu melakukan supervisi/kepengawasan pendidikan (2) Pengawas sekolah yang mampu atau memiliki kompetensi sebagai pengawas; (3) Pengawas sekolah memiliki kinerja yang baik; (4) Pengawas sekolah yang mampu menyusun program kerja kepengawasan, dan (5) Pengawas sekolah yang mampu menilai kinerja sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas sekolah harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan rasional di atas pada tahun 2009 Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dasn tugas pengawasan.

Kegiatan kompetensi pengawas diikuti oleh 600 orang yang terdiri dari pengawas TK/SD, SMP, dan PLB dari berbagai daerah yang terbagi dalam 4 region yaitu: Riau, Bandung Sawangan Bogor dan Makassar.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan di Indonesia.
Program peningkatan mutu guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu Pengawas Sekolah/Pengawas Satuan Pendidikan, mengingat posisi strategis pengawas sekolah sebagai pembina di sekolah binannya, oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang terlibat.

Tugas pengawas satuan pendidikan/pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka perlu disusun satu model pola pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah melalui model perangkat pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.
Dalam rangka implementasi tugas pengawasan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 21 tahun 2007, maka diperlukan adanya pengawas sekolah yang memiliki kemampuan menejerial, yaitu: (1) Pengawas sekolah yang mampu melakukan supervisi/kepengawasan pendidikan (2) Pengawas sekolah yang mampu atau memiliki kompetensi sebagai pengawas; (3) Pengawas sekolah memiliki kinerja yang baik; (4) Pengawas sekolah yang mampu menyusun program kerja kepengawasan, dan (5) Pengawas sekolah yang mampu menilai kinerja sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas sekolah harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan rasional di atas pada tahun 2009 Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dasn tugas pengawasan.

Kegiatan kompetensi pengawas diikuti oleh 600 orang yang terdiri dari pengawas TK/SD, SMP, dan PLB dari berbagai daerah yang terbagi dalam 4 region yaitu: Riau, Bandung Sawangan Bogor dan Makassar. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan di Indonesia.

read more “Kompetensi Pengawas Sekolah”

Menata Guru

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Diberi Waktu 2 (dua) Tahun Untuk Menata Guru


Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, demikian diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Beban kerja guru tersebut wajib dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
Untuk pengaturan beban kerja guru, Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagai landasan dalam melakukan pengaturan pelaksanaan tugas guru mengajar.

Pada kenyataan diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota banyak guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan kelebihan guru, penyebaran guru tidak proporsional, dan jumlah rombongan belajar yang tidak mencukupi. Agar beban kerja tersebut terpenuhi maka Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga kelebihan guru tidak terjadi dan semua guru dapat memenuhi kewajibannya dalam hal beban kerja per minggu. Guru yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik akan menerima hak berupa tunjangan profesi dan maslahat tambahan apabila telah memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka.

Terkait dengan adanya permasalahan tersebut, Peraturan Mendiknas Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Mendiknas memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan guru di wilayahnya selama 2 (dua) tahun. Dalam jangka waktu tersebut Kabupaten/Kota membenahi penyebaran/distribusi guru dan membuat perencanaan kebutuhan guru yang lebih baik. Selama jangka waktu tersebut, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, guru dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara: mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/ atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajaranya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain; menjadi Tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan; menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka; menjadi guru inti/instruktur/turo pada kegiatan kelompok kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP); membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskriba), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya; membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri; melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).

Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tersebut secara teknis diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas. Pedoman tersebut dapat diakses di website ini.
Dua tahun merupakan waktu yang singkat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penghitungan kebutuhan guru, penataan guru melalui penyebaran guru secara proporsional. Semoga dengan kerjasama yang harmonis antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas semua dapat berjalan dengan lancar. (SA/Prodik)

read more “Menata Guru”

DEPDIKNAS

Depdiknas Berubah Menjadi Kementerian

Departemen Pendidikan Nasional berubah nama, hal ini sesuai dengan telah ditetapkannnya Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang mengubah nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20.

Perubahan nama ini berhubungan dengan penyesuaian nomenklatur yang digunakan pada semua dokumen dan identitas resmi lainnya dilingkungan Unit Utama. Penyesuaian nomenklatur sendiri diharapkan diselesaikan paling lambat bulan Mei tahun 2010 sesuai ketentuan pasal 105 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.

read more “DEPDIKNAS”

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
GABUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA
(GP. TENDIK INDONESIA)

BAB I
PENJELASAN ISTILAH

Pasal 1

(1) Mutu Pendidikan Nasional adalah prestasi dan kualitas dalam ruang lingkup GP. Tendik Indonesia.
(2) GP. Tendik Indonesia adalah organisasi yang mewadahi GP. Tendik Indonesia di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
(3) Menyamankan persepsi adalah cara pandang GP. Tendik Indonesia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, keputusan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap Pendidikan Nasional.
(4) Kesejahteraan GP. Tendik Indonesia se Indonesia adalah harapan terpenuhinya kebutuhan GP. Tendik Indonesia agar dapat hidup layak dalam masyarakat pendidikan.

selanjutnya klik disini

read more “ANGGARAN RUMAH TANGGA”

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR (AD)
GABUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA
(GP. TENDIK INDONESIA)

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan nasisumber onal dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas daya manusia Indonesia demi terwujudnya masyarakat maju, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan serta beradab yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka kualitas pendidik serta tenaga kependidikan mutlak dilaksanakan karena kualitas pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu Pemerintah baik melalui Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama senantiasa melakukan upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.


Bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan mandiri, diperlukan adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional ditiap setiap jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang mampu bersatu padu, berwibawa, bekerja sama secara universal, serta konsekuen dan konsisten melaksanakan pendidikan nasional.

Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas mutlak diperlukan adanya suatu wadah yang bernuansa demokratis, kebersamaan, silih asah, silih asih, silih asuh, rame ing gawe nyepi ing pamrih, untuk menghimpun berbagai aspirasi yang muncul di tiap daerah Propinsi, Kabupaten /Kota, dan Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Wadah tersebut menghimpun semua potensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program Pemerintah dalam bidang pendidikan sekaligus meningkatkan mutu profesi, kesejahteraan, dan perlindungan hukum para pendidik dan tenaga kependidikan.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka pada tanggal 31 Desember 2008 di deklarasikan wadah berhimpunnya para pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia yang disebut GABUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA disingkat GP. TENDIK INDONESIA.


selanjutnya klik disini

read more “ANGGARAN DASAR”

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Menjadi wadah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan amanat Pendidikan Nasional agar memiliki dedikasi, loyalitas, integritas terhadap moral etika dan estetika sebagai profesionalisme.


Misi

Melakukan Edukasi dan Asosiasi hak dan kewjiban berdasarkan Profesi Pendidikan
Menjadikan Profesi sebagai suritauladan terhadap anak didik dan orang tua terhadap Generasi Penerus Bangsa
Meng Indonesiakan Bangsa Indonesia atas dasar UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen dalam Wadah NKRI.


MAKSUD DAN TUJUAN GP. TENDIK INDONESIA

• Melestarikan Proses Pendidikan yang reformis;
• Memaknai Pendidikan adalah Hak dan Kewjiban;
• Mempertahankan Sertifikasi sebagai Profesi;
• Memahami Karya tulis sebagai Ilmiah’
• Melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Advokasi/Asosiasi

read more “VISI, MISI DAN TUJUAN”